KABARTASELA.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengendus adanya praktik tidak sehat yang dilakukan oleh oknum yayasan terhadap mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah yayasan kedapatan meminta setoran dana secara sepihak tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap operasional maupun pembinaan dapur gizi tersebut.
Temuan ini mengemuka saat BGN melakukan proses registrasi ulang untuk memperbarui perjanjian kerja sama dengan pihak mitra pengelola SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, yayasan-yayasan bermasalah ini dinilai hanya "makan gaji buta" namun menuntut mitra untuk menyetorkan dana berdasarkan jumlah wadah makanan (ompreng) yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa praktik eksploitatif ini sangat merugikan para mitra pembangunan yang telah berupaya mendirikan dapur mandiri secara swadaya.
"Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut," ujar Sudaryono dalam keterangan resminya pada Jumat (2/10/2026).
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menjadi beban tambahan bagi pihak mitra, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas makanan gizi yang disajikan kepada penerima manfaat. Sudaryono menekankan bahwa seluruh anggaran program nasional ini harus dikelola seefektif mungkin guna memproduksi makanan berkualitas tinggi serta akuntabel.
Sebagai langkah tegas, BGN kini memberikan keleluasaan penuh bagi mitra pengelola yang merasa dirugikan untuk memutuskan hubungan kerja dan mengganti yayasan pendamping mereka dengan pihak yang lebih kooperatif.
"Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur," kata pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut.
Guna memfasilitasi proses transisi ini secara transparan, BGN telah meluncurkan dua portal registrasi digital khusus, masing-masing diperuntukkan bagi yayasan dan mitra pengelola. Melalui mekanisme ini, mitra dapat mengajukan pergantian yayasan sekaligus melampirkan bukti kerugian operasional yang mereka alami selama ini.
Di akhir penjelasannya, Sudaryono kembali menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga transparansi tata kelola anggaran negara demi kebaikan masyarakat luas.
"Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan," tutupnya.
